Feature Kita

Oleh : ACEHKITA.COM

BEKAS Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen Sunarko dipastikan akan menjadi juru kampanye Partai Aceh pada pemilihan kepala daerah mendatang. Sunarko yang pernah menjabat di Aceh pada 2008 meminta sendiri untuk menjadi bagian tim kampanye pemenangan calon gubernur dari Partai Aceh.

Apa yang mendasari Partai Aceh atas keputusan itu? berikut pernyataan Fachrul Razi, Juru Bicara Partai Aceh.

“Tentunya, Pak Sunarko merupakan bagian dari rakyat Aceh dan bagian rakyat Indonesia. Tentunya kita mengharapkan kehadiran Pak Sunarko ini akan memiliki suatu hal yang bisa mempengaruhi semua elemen itu untuk bisa juga bergabung secepatnya. Sebenarnya bukan hanya Pak Sunarko, banyak sekali yang sudah bergabung dengan Partai Aceh, baik itu tokoh nasional maupun tokoh yang berada di Aceh. Tapi tentunya kita akan mempublish sehari ke depan dan pada deklarasi nantinya.” (JURU BICARA PARTAI ACEH FACHRUL RAZI)

Soenarko lahir di Medan, 1 Desember 1953. Menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda pada 2008 hingga 2009. Kala itu ia menggantikan Mayjen Supiadin AS yang akan menjadi Asisten Operasi Panglima TNI.

Pengamat Militer dan Pertahanan Teuku Ardiansyah mengatakan hampir tidak ada gebrakan dan prestasi apapun oleh Sunarko ketika menjabat di Aceh. Teuku Ardiansyah juga mengatakan, seharusnya Partai Aceh lebih bijaksana memilih juru kampanyenya, khususnya dari kalangan militer.

“Menurut saya ada penyesatan-penyesatan, gitu lho. Kalau kita mau bicara jujur sekarang, siapa dulu sebenarnya yang melarang bendera Partai Aceh, dulunya pakai nama Partai GAM. Siapa dulunya yang melarang Partai GAM, itu kan Pak Sunarko. Jadi, agak lucu sekarang jika tiba-tiba hanya ada satu penyesatan yang beredar misalnya, Pak Sunarko tidak baik dengan Pak Irwandi, maka kemudian untuk mengganggu kemenangan Pak Irwandi, masuklah Pak Sunarko ke Partai Aceh.

Menurut saya itu suatu penyesatan yang saya sendiri nggak tahu di mana korelasi berpikirnya gitu ya. Artinya, kalau pun Pak Sunarko tidak punya hubungan harmonis dengan Pak Irwandi apakah kemudian berarti Pak Sunarko punya hubungan lebih baik dengan Partai Aceh atau dengan mantan kombatan. Menurut saya juga tidak, gitu lho. Bagi saya Pak Sunarko sebagai mantan militer, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda jelas, bagi saya, tidak mempunyai hubungan yang cukup harmonis dengan semua pihak yang berasal dari mantan kombatan.” (TEUKU ARDIANSYAH)

Militerisme masih melekat penuh pada tubuh Partai Aceh. Partai yang dibentuk oleh bekas pejuang Gerakan Aceh Merdeka itu sebelumnya menggunakan nama Partai GAM, sebagai nama partainya. Nama Partai GAM kala itu ditentang oleh Sunarko yang masih menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda.

Fachrul Razi mengaku bahwa ada hubungan yang tidak baik di masa lalu antara GAM dan militer di Aceh.

“Nah, artinya perlu kami sampaikan hari ini kan era sudah era damai, era apa namanya, semua orang sudah masuk dalam fase perdamaian. Jadi ya kita tidak perlu melihat ke belakang lagi. Mungkin ada hal-hal yang pada saat itu terjadi miskomunikasi, kurangnya kesepahaman dan informasi. Namun dalam proses waktu berjalan, trust building itu kan terus dibangun. Artinya, sudah terbangun kepercayaan dari semua pihak yang hari ini sudah bergabung dengan Partai Aceh.

Apa yang dilakukan Partai Aceh, insya Allah, itu benar, yaitu mewujudkan MoU Helsinki, perdamaian Aceh yang abadi dan mewujudkan kesejahteraan. Dan itu sudah terlihat dari beberapa tokoh yang sudah bergabung, walaupun di masa lalu memang kurang, kurang, terjadinya miskomunikasi gitu. tapi insya Allah semua itu bisa kita tepis dengan proses perjalanan waktu.” (JURU BICARA PARTAI ACEH FACHRUL RAZI)

Partai Aceh menduga akan mendulang banyak suara pada pemilihan mendatang, khususnya dari kalangan keluarga militer. Tapi, menurut Teuku Ardiansyah, Sunarko pernah tidak sehaluan dengan Presiden SBY sehingga karir militernya pun tidak sampai pada level tertinggi kala itu. Artinya, tidak banyak keuntungan apa pun yang didapat dari bekas Danjen Kopasus ini ketika bergabung sebagai juru kampanye Partai Aceh.

“Yang juga kemudian penting untuk diperhatikan oleh parapihak, ketika membicarakan seorang purnawirawan TNI, siapakah dia, untuk bergabung dalam sebuah mesin politik, maka kita harus ingat sekarang apakah betul misalnya seorang Sunarko punya kemampuan untuk memobilisasi dukungan. Apa, apakah misalnya kemudian Pak Sunarko selama ini punya prestasi yang cukup baik, cukup menarik, dalam periode waktu beliau di Aceh, pada tahun 2008 dan seterusnya.

Seingat saya tidak ada sesuatu yang cukup apa namanya, menonjol dalam periode Pak Sunarko. Bahkan, seingat saya juga Pak Sunarko berada di Aceh ketika periode pemilihan presiden dan legislatif 2009. Beliau sempat terkena isu menjadi bagian dari satu kelompok militer yang tidak sehaluan dengan, apa, dengan SBY, misalnya. jadi waktu itu ada istilah Jenderal antipresiden S. 

Akibat itu kalau nggak salah, beredar banyak sekali rumor yang mengatakan Pak Sunarko terpancung lah, tidak lagi mendapatkan promosi jabatan gara-gara itu. Nah dalam periode waktu sekarang dengan presidennya adalah Presiden S, Pak Sunarko menjadi bagian dari sebuah pemenangan politik, menurut saya tidak akan berpengaruh besar.” (TEUKU ARDIANSYAH)

Masyarakat Aceh pernah hidup dan akrab dengan militer di masa lalu. Rasa trauma akibat konflik di masa daerah operasi militer, kemudian pemberlakuan darurat militer di Aceh, adalah sebuah pembuktian. Masyarakat itu, pada 9 April mendatang akan berbondong-bondng menuju tempat pemungutan suara, memilih pemimpinnya untuk masa lima tahun mendatang. [Safri Muarif, Radio Rumoh PMI][ACEHKITA.COM]